Gawat, Sepertinya Pemerintah Berniat Menarik Pajak dari Ekonomi Kreatif Online Shop

Gawat, Sepertinya Pemerintah Berniat Menarik Pajak dari Ekonomi Kreatif Online Shop

UGET UGET –  Kira-kira kemaren lusa saya melihat iklan di televisi yang menampilkan ekonomi kreatif saat ini yang paling berpontensi untuk meningkatkan perekonomian bangsa adalah industri digital yang meliputi transaksi online dan aplikasi start up. Transaksi online bisa berupa toko online yang saat ini sudah menjamur di Indonesia, bisa dikatakan semua orang bisa membuat toko online hanya dengan bermodalkan akun Instagram. Sungguh kemudahan yang tiada tara.

Aplikasi start up juga salah satu faktor pendorong ekonomi bangsa ini. Sudah punya aplikasi startup yang berhasil mengubah cara orang menjalani kehidupan salah satunya yang paling berhasil adalah Bukalapak dan Tokopedia. Menurut saya kedua start up ini lah yang paling berhasil mengubah cara orang bertransaksi secara online. Dilanjutkan oleh Go-jek yang sangat fenomenal, memberikan lapangan pekerjaan kepada ratusan ribu orang diseluruh indonesia

Jadi intinya adalah pemerintah memberikan respon yang baik dan mendukung tumbuhnya ekonomi digital, tentu saja setelah melihat fenomena yang terjadi belakangan ini. Ekonomi digital seperti tulang punggung kehidupan masyarakat sudah banyak keluarga atau segmen masyarakat di Indonesia yang menguntungkan penghidupannya dari ekonomi digital.

Tetapi itu saja tidak cukup, terlebih bagi masyarakat luas yang menggantungkan kehidupannya pada ekonomi digital. Seperti udang di balik batu, dukungan pemerintah ini pasti memiliki tujuan. Setiap orang atau organisasi memiliki tujuan dalam melakukan aktivitasnya.

Dari ini, semoga saja kita bisa melihat tujuan pemerintah yang mulia, yaitu mendukung dan menghidupkan ekonomi digital untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu harapan setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ini.

Tapi, selalu saja ada kekhawatiran. Pertanyaannya adalah kenapa kita mengkhawatirkan ini? Apa yang pantas dikhawatirkan. Pertama beberapa tahun yang lalu sempat ada isu bahwa pemerintah akan menerapkan pajak bagi setiap sektor usaha. Contoh usaha yang akan dikenai pajak bahkan sampai pada warteg atau warung nasi. Jika warung nasi saja nantinya akan dikenai pajak maka bagaimana dengan toko online yang berkembang dan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lebih banyak.

Tentu saja ini adalah lahan yang subur, apalagi dalam waktu dekat ini Pemerintah berencana akan mengeluarkan sistem gerbang pembayaran nasional atau GPN. Bayangan saya, GPN akan berfungsi sebagai pembayaran utama toko online di seluruh indonesia.

Masih dalam imajinasi saya, nanti setiap toko online wajib mendaftarkan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi kepada pemerintah. Selebihnya, pemerintah bisa memonitor berapa transaksi yang terjadi dalam no rekening itu.

Bagaimana jika pemilik toko online tidak mau? Gampang saja, pemerintah tinggal meluncurkan sosialisasi kepada masyarakat agar bertransaksi dengan toko online yang mendaftarkan nomor rekeningnya kepada pemerintah. Nantinya, jika ada penipuan gampang untuk melacak dan pemerintah bisa langsung membekukan rekening tersebut.

Sebenarnya bagus untuk perkembangan e-commerce di Indonesia, tetapi yang jadi dongkolan adalah adanya pajak. Tadi disebutkan bahwa pemerintah ingin menghidupkan ekonomi digital sebagai tulang punggung perkembangan ekonomi bangsa, tapi kenapa harus ada pajak yang membebani masyarakat.

Ibarat buah yang masih ranum sudah dipetik, tidak berkembang menjadi matang malah mati. Rasanya sepet dan tidak enak.

Ini semata-mata pemikiran saya, tapi pemikiran ini bukanlah asal-asalan saja. Sudah ada indikasi ke sana. Yang paling mengkhawatirkan adalah adanya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Tapi jika ini memang untuk kebaikan bangsa dan negara, pasti seluruh elemen masyarakat akan legawa menerimanya, asalkan jelas dan transparan.

Sumber gambar: ww.kaskus.co.id

No Responses

Show all responses

Write a response