MK Putuskan Hukum Perkawinan Tentang Larangan Pernikahan Teman Satu Kantor
Sumber gambar: idetopik.blogspot.co.id
in

MK Putuskan Hukum Perkawinan Tentang Larangan Pernikahan Teman Satu Kantor

UGET UGET – Bekerja pada sebuah instansi, tak dapat dipungkiri riskan terjebak cinta lokasi. Setiap hari bertemu dengan rekan kerja lawan jenis bisa jadi menumbuhkan rasa ketertarikanmu. Akan muncul benih asmara antara kamu dan teman kerjamu, hubungan percintaan pun terbangun dari sana. Lalu bagaimana dengan hukum perkawinan?

Untuk pekerja kantoran khususnya instansi negara, mungkin akan mempertimbangkan lebih untuk melenggang ke pelaminan. Sebab, pihak perempuan biasanya harus merelakan karirnya.

Itu aturan lama yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri bekerja pada sebuah instansi. Namun itu dulu. Sekarang ada kabar gembira bagi kalian yang tengah menjalin hubungan dengan rekan kantor. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan pihak penggugat dengan mencabut larangan pernikahan dengan teman satu kantor.

Yup, dilansir detik.com, gugatan ini diajukan oleh 8 karyawan. Mereka bernama Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih. Lagipula, apa salahnya jatuh cinta dan menikah dengan teman kerja?

MK menyatakan pasal 153 ayat 1 UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 terkait Hak Asasi Manusia, sekaligus tidak memunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dilansir detik.com, Ketua MK, Arief Hidayat memutuskan, “Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” dalam sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/12/2017). MK menambahkan frasa ‘kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama’ dibatalkan dan tidak mengikat.

Artinya, perusahaan tidak lagi berwenang memutus hubungan kerja karyawannya yang diketahui memunyai ikatan perkawinan. Hakim menilai tidak ada norma agama yang dilanggar. Bahkan menikah justru menjadi anjuran agama. Selama ini, larangan itu muncul hanya karena kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan. Hakim pun menilai, hal tersebut bisa disiasati dengan memperketat aturan kantor.

Lagipula keputusan untuk membina rumah tangga tertulis jelas dalam pasal 28B UUD 1945, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Menikah adalah hak asasi setiap manusia, artinya tak boleh ada hukum yang membatasinya. Apalagi karena menikah, seseorang malah kehilangan haknya yang lain, yakni untuk bekerja.

Bekerja juga hak bagi setiap individu, jelas disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Nah sekarang, kalian yang mulai ada perasaan suka dengan rekan kerja tak perlu pikir dua kali lagi untuk mengungkapkannya. Bagi kalian yang sudah menjalin hubungan pacaran pun tak perlu lagi bermain petak umpet dengan atasan. Kalian tetap dapat bekerja bersama dalam instansi tersebut -karena telah sah dalam putusan MK- bahwa larangan pernikahan dengan rekan kerja tidak mengikat.

Sumber gambar: idetopik.blogspot.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Apa Jadinya Jika Pemain-pemain Hebat Ini Pindah ke Barcelona

Apa Jadinya Jika Pemain-pemain Hebat Ini Pindah ke Barcelona?

Gempa Tasikmalaya Membangunkan Trauma Gempa Jogja 2006

Gempa Tasikmalaya Membangunkan Trauma Gempa Jogja 2006