Gagasan Ini Mungkin Akan Menghapus Biaya Politik di Indonesia
Sumber gambar: kumparan.com
in

Gagasan Ini Mungkin Akan Menghapus Biaya Politik di Indonesia

UGETUGET | Politik itu butuh biaya politik yang sangat tinggi. Seseorang yang ingin jadi anggota legislatif harus menyiapkan uang yang sangat banyak.

Anggarannya mulai dari bikin spanduk sampai dengan menggerakkan ribuan massa. Butuh biaya kan, paling tidak untuk kasih makan.

Dengan fenomena seperti ini, rasanya budaya korupsi masih akan terus berlanjut. Logikanya cukup sederhana, coba terapkan ini pada dirimu sendiri.

Maukah kamu mengeluarkan sejumlah uang dari kantong pribadi, kemudian setelah itu kamu harus bekerja keras untuk orang lain tanpa memperdulikan uang yang sudah kamu keluarkan kemarin?

Rasanya tidak ada ada orang yang rela melakukan itu. Kalaupun ada, pastinya dia adalah orang yang sangat kaya dan ingin bekerja untuk orang lain secara sukarela. Yang seperti ini beneran special one.

Kalau orang biasa saja pasti tidak mau mengeluarkan uang secara sukarela. Setelah dia lolos menjadi anggota legislatif, dengan segala upaya pasti akan berupaya untuk mengembalikan uang yang kemarin sudah dikeluarkan. Bahkan harus mendapat lebih banyak lagi.

Saya yakin, kalau seseorang yang lurus dalam tindakan dan pemikiran, artinya dia tidak neko-neko uang rakyat, pasti tidak mau menjadi anggota legislatif.

Biaya politiknya sangat mahal, sedangkan gajinya saya yakin tidak mampu mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan tadi.

Bagaimana solusinya?

Tahun 2019, banyak calon anggota legislatif dari kalangan milenial. Sebenarnya ini adalah peluang dan harapan untuk politik yang lebih baik. Saya berharap mereka yang akan duduk menjadi anggota legislatif tidak mau mengikuti jejak para pendahulunya. Saatnya anak-anak milenial menjadi penggerak dan pembaharu.

Sistem biaya politik harus dihapus, karena inilah awal dari budaya korupsi. Seharusnya untuk menjadi anggota legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus tanpa biaya.

Saya jadi teringat beberapa bulan yang lalu ketika mengikuti tes CPNS. Baru kali ini saya merasakan tes CPNS sesungguhnya, soal yang disediakan sungguh sulit dan ini menjadi filter yang bagus untuk mendapatkan PNS yang berkompeten.

Peserta tes CPNS harus melalui beberapa tahap agar bisa menjadi aparatur sipil negara. Waktu itu saya tidak lolos, dan saya yakin orang yang lolos tes CPNS kali ini benar-benar berkompeten, cerdas dan memiliki integritas tinggi. Dengan catatan tidak ada acara sogok menyogok

Nah, seharusnya untuk mendapatkan anggota legislatif harus juga melalui tahapan seperti ini agar negara ini benar-benar diurus oleh yang terbaik.

Kalau aparatur sipil negara harus melalui berbagai macam tes yang ketat, seharusnya anggota legislatif yang menduduki pemerintahan, sebagai ujung tombak pemerintahan harus lebih ketat lagi.

Rasanya menggelikan ketika melihat para caleg berkompetensi hanya dengan memasang baliho-baliho dan menggerakkan massa agar dipilih oleh rakyat. Seharusnya rakyat memilih mereka berdasarkan kecerdasan, ketangkasan, kepribadian dan integritas yang tinggi.

Karena anggota legislatif nanti akan memegang peranan yang sangat vital. Mereka akan menentukan ke mana arah pembangunan negara Indonesia.

Bagaimana menghapus biaya politik ?

Mudah saja, untuk menjadi anggota legislatif tidak boleh mengeluarkan biaya. Ada seleksi khusus yang diadakan oleh KPU.

Kuncinya ada pada seleksi KPU. Semua rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk menduduki gedung DPR atau DPRD. Bagi siapapun yang berminat menjadi anggota legislatif bisa mengikuti seperti tes CPNS, tetapi lebih ketat.

Dari hasil tes ini akan didapatkan orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian. Kemudian orang-orang yang dinyatakan lolos tes harus memberikan informasi mengenai profil dirinya, mulai dari pendidikan, organisasi yang diikuti, usaha yang dijalankan, latar belakang, kehidupan sosial dan lain-lain.

Pokoknya informasi yang sangat detail, dan segudang informasi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang nantinya akan memilihnya.

KPU memperkenalkan orang-orang ini kepada masyarakat Indonesia secara luas. Di zaman modern, tahun 2019 rasanya teknologi informasi mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Saya yakin indonesia mampu melakukan itu.

Penyebaran informasi bisa melalui televisi, website, sosial media serta badan pemerintahan setempat seperti Kelurahan atau Kecamatan. Banyak media untuk memperkenalkan orang-orang terpilih ini.

Semuanya dibiayai oleh KPU atau negara, sehingga biaya politik bisa ditekan menjadi nol rupiah. Saya pernah membaca, di negara Jepang pernah melakukan hal semacam ini. Para caleg diberi sejumlah uang untuk biaya kampanye, sehingga para caleg tidak perlu mengeluarkan uang.

Inspirasi

Kenapa saya memiliki pemikiran seperti ini? Saya terinspirasi dari cerita istri saya. Alhamdulillah istri saya guru PNS di salah satu sekolah di Imogiri. Jalur yang ditempuh untuk menjadi PNS 100% murni tanpa neko neko. Sehingga ketika diajak untuk bermain proyek oleh teman-teman, istri saya menolak.

Beda dengan istri saya, teman-teman sekantornya untuk mejadi PNS melalui jalur kiri. Ada yang nego sana, nego sini, sogok sana sogok sini dsb. Maka dari itu sepertinya wajar kalau ada permainan proyek. Uang yang dikeluarkan harus dikembalikan.

Harapan saya ingin negara ini menjadi lebih baik. Rasanya negara ini jauh tertinggal dengan negara lainnya, misal malaysia. Padahal Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup untuk menjadi negara maju.

Written by Bimo

Web developer, menggunakan CakePHP sebagai inti pengembangan situs dan wordpress untuk bermain blog. Kadang-kadang menulis, coding. Suka bersepeda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Hakikat Emoticon Di Dunia Maya

Menengok Kepemimpinan Era Kesukuan

Menengok Kepemimpinan Era Kesukuan