Cara Registrasi Kartu Simcard Dan Polemik Pro Kontranya ugetuget
Sumber gambar: www.kaspersky.com
in

Cara Registrasi Kartu Simcard Dan Polemik Pro Kontranya

UGETUGET – Mungkin Anda menerima SMS blast atas nama Kominfo tentang cara registrasi kartu simcard atau registrasi ulang nomor prabayar dengan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Jika Anda menerimanya, kebijakan tersebut memang benar adanya tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No. 14 tahun 2017. Selain melalui SMS blast, sejauh ini Kominfo terus melakukan sosialisasi, juga melalui media massa elektronik maupun media sosial.

Pada Kamis (2/11), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menggandeng Center for Digital Society (CfDS) UGM menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Mengupas Kebijakan Registrasi Ulang Simcard Prabayar.” Acara ini diselenggarakan di Convention Hall lantai 4, Perpustakaan Mandiri Fisipol UGM sekaligus untuk menyosialisasikan pada masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

Kebijakan Kominfo itu sendiri berbunyi, “Registrasi ulang kartu SIM wajib dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2018 untuk menghindari sanksi pemblokiran kartu secara bertahap.”

Cara Registrasi Kartu Simcard Dan Polemik Pro Kontranya
Pembicara yang hadir pada diskusi publik Mengupas Kebijakan Registrasi Ulang Simcard Prabayar. Foto: Elisabet Selsyi – ugetuget.com

Dalam acara tersebut hadir Sutrisman, perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Menyongsong peradaban digital, menurutnya, perlu adanya kepercayaan (trust) yang melandasinya. Nah, data yang akurat dan benar dirasa menjadi landasan penting untuk mencipta peradaban tersebut.

Fokus utamanya memang pada kartu prabayar dikarenakan untuk kartu pascabayar telah melengkapi syarat berlangganan dengan tanda tangan dan kartu identitas diri. Pun, pembayarannya dengan kartu kredit sehingga telah dinilai sahih.

Untuk kartu prabayar, cara registrasi cukup mudah hanya dengan ketik: NIK#NomorKK# kirim ke 4444. Kesempatan registrasi masih akan dibuka hingga 28 Februari 2018 mendatang.

Meskipun begitu, Pemerintah masih memberi kelonggaran bagi masyarakat yang terlambat melakukan registrasi dengan jangka waktu 30 hari setelah batas waktu. Kartu hanya akan diblokir untuk panggilan keluar (outgoing calls) dan layanan SMS. Kemudian jika 15 hari berikutnya apabila masih belum meregistrasi, kartu akan memasuki masa gelapnya, benar-benar tidak bisa digunakan berkomunikasi.

Kominfo menginginkan seluruh pengguna untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai pengguna telekomunikasi Indonesia dengan melakukan registrasi ulang. Registrasi ulang ini dinilai Sutrisman penting dalam rangka menuju pada kondisi National Single Identity. “Akan terhimpun data yang akurat dan benar tanggung jawabnya di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” tambahnya.

Memang seiring dengan kemunculannya yang mendadak, kebijakan ini langsung menuai pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat mempertanyakan mengenai kenyamanan pengguna dan keamanan datanya. Dalam prosesnya, operator telekomunikasi terus menjalin kerja sama terkait kemanfaatan data Disdukcapil.

Cara Registrasi Kartu Simcard Dan Polemik Pro Kontranya ugetuget
Foto: Elisabet Selsyi – ugetuget.com

“Kami juga ada tes percobaan apakah data yang kita kirimkan sampai, dan apakah bisa tercipta link.” Link ini diyakinkan Sutrisman bersifat privat dengan menggunakan VPN. Sehingga transaksi data bukan bersifat fisik. Pun, pihaknya menegaskan mengenai keamanannya yang cukup ketat, di mana data tersebut tidak boleh disampaikan pada pihak ketiga.

Dikatakan Sutrisman berdasarkan data yang masuk pada pukul 13.47 WIB, sudah ada sejumlah 33.028.559 pelanggan yang meregistrasi ulang kartu SIMnya. “Ada 500juta kartu yang aktif, sedangkan yang efektif hanya 185 juta,” ungkapnya. Berdasarkan jumlah tersebut, berarti masih ada sekitar 152juta pengguna layanan efektif yang belum mendaftarkan ulang kartunya.

Nantinya SMS registrasi akan dikirim ke pusat data yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil. Ada 17 data informasi yang dicocokkan hingga akhirnya bisa diteruskan ke pelanggan.

Mekanisme registrasi hanya ada dua, yakni ke gerai maupun mandiri. Taufik Hasan selaku Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia mengatakan, pengguna hanya bisa meregistrasi secara mandiri (self registration) maksimal 3 nomor. Sedangkan untuk kartu ke-4 dan seterusnya hanya boleh di registrasi melalui gerai penyelenggara jasa telekomunikasi.

Taufik menegaskan, kebijakan ini ditujukan untuk menekan keinginan mengganti nomor. Dia menuturkan, sejauh ini penggantian kartu justru menciptakan pemborosan dalam penomoran dan pencetakan kartu, sehingga merugikan operator dan secara tidak langsung biaya tersebut dibebankan pada pelanggan.

Menanggapi hal ini, pihaknya akan mengusahakan efisiensi industri. “Modelnya bukan mengganti kartu karena lebih murah daripada membeli pulsa, melainkan masyarakat harus mempertahankan kartu,” tegasnya.

Agung Harsoyo, Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) sekaligus dosen STEI ITB menilai, registrasi ulang ini membawa harapan besar untuk mengerem kabar bohong (hoax). “Akhlak bersosialisasi di media akan lebih baik,” tandasnya.

Agar industri telekomunikasi sehat, dirinya menghimbau baik operator maupun pengguna untuk bersikap dewasa. “Semua akan mendapatkan kenyamanan dan keuntungan, NIK dan KK akan diproteksi habis-habisan oleh Disdukcapil, dan kami (KRT-BRTI) sebagai regulator,” tutupnya.

Sumber gambar: www.kaspersky.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Comments

comments

Despacito Versi Jawa yang Dinyanyikan Alif Rizky Ternyata Asyik

Despacito Versi Jawa yang Dinyanyikan Alif Rizky Ternyata Asyik

Komunikasi Verbal Anak Dan Orang Tua Perlu Dibiasakan ugetuget

Komunikasi Verbal Anak Dan Orang Tua Perlu Dibiasakan